Dampak Ketidakaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah - Sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa kebijakan publik itu tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat saja tetapi dibuat juga oleh peme rintah daerah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan publik sudah tentu mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik, seperti mematuhi dan mendukung kebijakan tersebut.
 |
| Dampak Ketidakaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah |
Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu pernah melihat sese orang melanggar atau tidak mematuhi kebijakan yang sudah dibuat. Misalnya, pelanggaran peraturan daerah yang mengatur tentang membuang sampah, pedagang kaki lima, iklan, dan reklame. Di sekolah pun sering kali ada siswa yang melanggar peraturan atau kebijakan sekolah, misalnya menggu nakan pakaian yang tidak sesuai, berbicara kasar, tidak mengerjakan tugas, kesiangan masuk sekolah, dan lain-lain.
Berbagai macam bentuk penyimpangan perilaku terhadap per aturan atau kebijakan publik tersebut tentunya dapat menimbulkan peng a ruh negatif. Pengaruh negatif tersebut bergantung pada tingkatan partisipasinya, antara lain sebagai berikut.
a. Tidak Berperan dalam Perencanaan Kebijakan
Jika masyarakat tidak ikut aktif dalam perencanaan kebijakan, pemerintah pusat atau daerah tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat. Mungkin saja karena masyarakat nya pasif maka kebijakan yang disusun bertentangan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.
b. Tidak Berperan dalam Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan publik yang dibuat sebaik apapun akan menjadi hiasan belaka jika tidak dilaksanakan oleh seluruh komponen masya rakat. Contohnya seperti peraturan yang mengatur "trotoar" hanya untuk pejalan kaki tidak akan terwujud jika tidak dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, kota menjadi tidak tertib, tidak nyaman, dan sulit terwujud kota yang indah.
c. Tidak Berperan dalam Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Pelaksanaan kebijakan publik yang tidak diawasi oleh masyarakat tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Contohnya, per aturan daerah yang melarang perjudian. Jika tidak didukung dan diawasi pelaksanaan pelarangannya, perjudian akan tetap marak di masyarakat.
Tentunya sekali lagi kita sebagai warga masyarakat harus terus aktif berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini akan berdampak pada terciptanya kondisi masyarakat yang sadar politik, sadar hukum, bermoral, dan suk sesnya pembangunan nasional.
Labels:
Pendidikan Kewarganegaraan
Thanks for reading Dampak Ketidakaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah. Please share...!
0 Komentar untuk "Dampak Ketidakaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah"